Channel Indonesia — Pemerintah meluncurkan buku saku berjudul 0%: Manfaat dan Penerima Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026. Buku setelah 82 halaman ini berisi data komprehensif cara Presiden RI Prabowo Subianto memberantas atau menekan angka kemiskinan hingga 0 persen.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Angga Raka Prabowo mengatakan buku saku ini diambil dari semangat besar Prabowo untuk menyejahterakan masyarakat dan mengangkat mereka dari jurang kemiskinan.
“Sesuai dengan semangat Bapak Presiden yang ingin mengentaskan atau menghilangkan kemiskinan dari Republik Indonesia. Semangat yang dilakukan Bapak Presiden ini adalah semangat yang berlandaskan konstitusi,” kata Angga dalam peluncuran buku saku 0% di Kantor Staf Kepresidenan,Jakarta, Rabu (8/4).
Angga mengatakan buku ini bisa menjadi sarana bagi pemerintah, terutama Bakom RI, untuk menyampaikan informasi secara utuh dan komprehensif terkait program prioritas Prabowo.
Buku ini menjelaskan bagaimana pemerintah mendukung kesejahteraan sepanjang hayat. Mulai dari kandungan, usia balita, usia sekolah, usia kerja, hingga lansia.
“Ini sebagai sebuah panduan buat kami bagaimana negara hadir untuk seluruh rakyat sepanjang hayatnya. Dari mulai kandungan hingga akhir hayatnya,” kata Angga.
Melalui buku ini, Bakom RI juga ingin menyajikan informasi yang tepat terkait program-program pemerintah. Seberapa berdampaknya program-program pemerintah untuk masyarakat.
Terpenting, kata Angga, buku ini juga ingin memastikan program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami harus memastikan bahwa setiap informasi, setiap kebijakan, setiap langkah pemerintah yang diambil, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat, sampai kepada telinga masyarakat, sampai kepada menerima manfaat,” kata Angga.
Angga juga berharap buku saku ini bisa memunculkan rasa empati terhadap sesama. Bisa menggugah masyarakat untuk saling mengingatkan bahwa di sekitar mereka masih ada orang yang perlu dibantu.
Dengan buku ini, Angga juga berharap bantuan bisa tepat sasaran. Apalagi pemerintah saat ini telah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data dalam menyalurkan program prioritas.
“Kita berupaya semaksimal mungkin agar penerima manfaat adalah orang-orang yang memang berhak,” jelas Angga.
