Channel Indonesia — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat selama pemerintahannya.
Upaya tersebut, lanjutnya, tercermin dalam berbagai capaian pemerintah di bidang kesehatan, seperti jumlah penerima manfaat Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang naik kelas.
Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat (14/8), Prabowo mengatakan bahwa program CKG kini telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025 hingga Juni 2026.
Ia melanjutkan bahwa program tersebut kini dapat diakses masyarakat di 10.255 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Kendati demikian, ia berharap lebih banyak masyarakat mendaftar CKG untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini.
“Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Sementara ada rakyat kita yang takut cek kesehatan, takut ketahuan sakitnya apa,” ujar Prabowo.
Selain memperluas akses kesehatan, Prabowo juga mengatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Sebagai salah satu bentuknya, ia mengatakan pemerintah telah membangun dan meningkatkan kualitas 66 RSUD di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan, saat ini sebanyak 20 RSUD baru yang telah dibangun pemerintah sudah beroperasi.
Pemerintah, sebut dia, juga telah menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu.
“Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia.” kata Prabowo.
Demi memperkuat pelayanan kesehatan Indonesia, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia.
Masalah ini, sebut dia, harus segera diatasi karena menurut data Kementerian Kesehatan, sebanyak 474 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum, sebanyak 505 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 127.580 dokter gigi, dan sebanyak 481 kabupaten/kota membutuhkan tambahan dokter spesialis.
Oleh karena itu, selama 21 bulan terakhir, pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun rumah sakit. Selain itu, pemerintah juga telah menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kalinya di sejumlah daerah.
“Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kalinya di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita,” katanya.
