Ganjar Pranowo Singgung Maraknya Pungli di Sekolah

maraknya pungutan liar atau pungli di sektor pendidikan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah.

Headline, Konten433 Views

Channel Indonesia – Bacapres PDIP Ganjar Pranowo sempat menyinggung maraknya pungutan liar atau pungli di sektor pendidikan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Pengamat Pendidikan dari Vox Populi Institute, Indra Charismiadji, menilai pungli di pendidikan hanya bisa dihilangkan dengan mengubah sistem.

Indra mengatakan pernyataan Ganjar terkait dengan persoalan pungli di lingkungan sekolah. Dia memberikan reson terkait hal ini.

“Saya terus terang menemukan di Jateng kasus-kasus yang mirip seperti yang beliau (Ganjar Pranowo) sampaikan itu, jadi bahkan baru seminggu yang lalu saya ketemu seorang driver ojol yang dia itu ngeluh anaknya diterima di SMK negeri gratis tuh, tapi buat bayar seragam, kainnya doang, itu dia bilang Rp 2,5 juta, buat jahitnya Rp 500 ribu, buat seragam aja Rp 3 juta, itu dia pusing, sekolahnya gratis dan model gini banyak, nggak cuma satu,” kata Indra saat dihubungi, Kamis (13/7/2023).

“Dan kita dengar lah ada model study tour, terus ya gitu-gitu deh, termasuk ya juga masih ada jual beli bangku juga kan, jadi pungli-pungli itu masih banyak lah. Jadi faktanya memang begitu,” sambungnya.

Indra mengatakan persoalan pungli ini tidak bisa diselesaikan dengan memadamkan api seperti memberikan sanksi atau memecat pihak yang melakukan pungli. Menurutnya, cara satu-satunya yakni mengubah sistem.

“Harusnya yang saya katakan yang dibenahi adalah sistem, nggak bisa model memadamkan api, beliau (Ganjar Pranowo) selalu pakai model memadamkan api kan, jadi ada masalah terus diviralkan, orangnya disanksi dan segala macem, ya ini akan terjadi terus, makanya harus sistem yang dibuat,” ucapnya.

Sistem seperti apa yang dimaksud? Indra mengusulkan adanya satker di setiap sekolah. Menurutnya, sekolah harus diubah menjadi seperti kantor yang diberi biaya operasional langsung oleh pemerintah tanpa perantara.

“Saran saya setiap sekolah negeri harus berubah jadi satker. Satker itu artinya satuan kerja, jadi kayak kantor, kayak kantor pemerintah, jadi kalau kantor pemerintah itu, kalau biaya operasionalnya sebulan Rp 1 M, ya dikasihnya Rp 1 M. Dan itu harus dihitung berdasarkan semua kebutuhan, termasuk tadi, kalau beli seragam ya seragam harus masuk situ, karya wisata, study tour, buku segala macam ya masuk situ,” jelasnya.(Dari berbagai sumber/Annisa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *