Tokoh agama, pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil mendeklarasikan komitmen bersama menjadikan “Hutan Suci – Masa Depan Bersama” sebagai gerakan kolaboratif menjaga bentang hutan tropis Papua.
Channel Indonesia– Perlindungan hutan Papua memasuki babak baru. Tokoh lintas agama, pemerintah daerah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, perempuan, dan pemuda resmi mendeklarasikan komitmen bersama menjaga “hutan suci” melalui peluncuran Chapter Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia Papua Barat Daya di Unimuda Convention Center (UCC) Gedung Pascasarjana Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, Selasa (28/7).
Mengusung tema “Hutan Suci – Masa Depan Bersama: Membangun Kolaborasi Lintas Iman untuk Keadilan Ekologis dan Perlindungan Hutan Papua”, peluncuran ini menjadi tonggak penting lahirnya wadah kolaborasi lintas iman pertama di Papua Barat Daya yang menghubungkan nilai-nilai agama, pengetahuan ilmiah, dan kearifan masyarakat adat untuk menjaga salah satu bentang hutan hujan tropis terpenting di dunia.
Sebagai puncak kegiatan, seluruh peserta membacakan Pernyataan Komitmen Lintas Iman Papua Barat Daya yang menegaskan enam komitmen bersama, mulai dari memperkuat persaudaraan lintas iman, menghormati hak masyarakat adat, hingga membangun kolaborasi berkelanjutan dalam perlindungan hutan Papua.
Fasilitator Nasional IRI Indonesia, Hening Parlan, mengatakan pembentukan Chapter Papua Barat Daya merupakan jawaban atas kebutuhan membangun gerakan perlindungan hutan yang berakar pada nilai moral, spiritual, sekaligus ilmu pengetahuan.
“Papua adalah salah satu benteng terakhir hutan hujan tropis dunia. Karena itu, perlindungan hutan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah atau kerja organisasi lingkungan. Ia harus menjadi gerakan moral yang melibatkan tokoh agama, masyarakat adat, akademisi, pemerintah, kaum muda, hingga masyarakat luas. Melalui Chapter IRI Papua Barat Daya, kami ingin menghadirkan ruang belajar, ruang dialog, sekaligus ruang aksi bersama agar hutan tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi hari ini dan generasi mendatang,” ujar Hening.
Ia menambahkan, IRI Indonesia mengusung semangat “Hutan Suci – Masa Depan Bersama” sebagai pengingat bahwa hutan bukan sekadar bentang alam atau sumber daya ekonomi, melainkan ruang hidup yang menyimpan nilai spiritual, budaya, dan ekologis.
“Hutan Papua adalah rumah kita bersama, rumah bagi masa depan manusia,” kata Hening. Dari rumah itulah kehidupan masyarakat adat bertumbuh, keanekaragaman hayati terjaga, dan masa depan bumi dipertaruhkan.
Pemerintah Daerah Beri Dukungan Penuh
Dukungan terhadap pembentukan Chapter IRI Papua Barat Daya juga datang dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam sambutan tertulis Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau yang dibacakan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Papua Barat Daya Yusdi Lamatenggo, pemerintah menilai keberadaan IRI akan memperkuat pembangunan berkelanjutan yang menghormati masyarakat adat.
“Papua Barat Daya memiliki hutan tropis dengan keanekaragaman hayati yang tinggi serta nilai budaya yang sangat penting. Hutan bukan hanya penyangga ekosistem, tetapi juga sumber kehidupan masyarakat adat dan bagian dari identitas budaya Papua. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen mendukung berbagai upaya perlindungan lingkungan yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.”
Komitmen serupa juga disampaikan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Dr. Rustamadji, yang menyatakan kesiapan kampus menjadi mitra strategis IRI Indonesia.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menghadirkan ilmu pengetahuan untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat, termasuk krisis iklim dan perlindungan hutan Papua.
“UNIMUDA menyambut baik kehadiran IRI Indonesia di Papua Barat Daya. Kampus siap menjadi rumah kolaborasi ini dengan mengerahkan para akademisi, peneliti, dosen, dan mahasiswa agar ilmu pengetahuan dapat berkontribusi nyata dalam menjaga hutan Papua serta memperkuat kerja sama dengan masyarakat adat dan para pemuka agama,” kata Rustam.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sorong, Pdt. Thomson Eliyas, menilai pembentukan Chapter IRI menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas para pemuka agama menghadapi krisis ekologis.
“Kita boleh berbeda dalam iman, tetapi kita memiliki panggilan kemanusiaan yang sama untuk menjaga Tanah Papua. Kehadiran IRI sangat penting karena membekali para pemuka agama dengan pengetahuan dan jejaring untuk ikut menjadi pelindung hutan hujan tropis Papua. FKUB Kabupaten Sorong mendukung penuh gerakan ini.”
Deklarasi Komitmen Lintas Iman dan Dorongan Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Komitmen tersebut kemudian ditegaskan melalui penandatanganan Pernyataan Komitmen Lintas Iman Papua Barat Daya yang menjadi tonggak lahirnya gerakan bersama menjaga hutan Papua. Dalam deklarasi tersebut, para pemimpin agama, pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, perempuan, dan pemuda bersepakat memperkuat persaudaraan lintas iman, menjaga hutan Papua sebagai rumah bersama, menghormati dan memperkuat hak-hak masyarakat adat, mendorong pendidikan serta kampanye ekologi lintas iman, membangun kolaborasi multipihak, dan menjadikan Chapter IRI Indonesia Papua Barat Daya sebagai ruang dialog, pembelajaran, dan aksi bersama yang berkelanjutan.
Deklarasi tersebut juga dilengkapi dengan Lampiran Komitmen Bersama yang memuat sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan pendidikan ekologi lintas iman, kampanye publik, dialog kebijakan, hingga pengembangan aksi kolaboratif untuk melindungi hutan Papua.
Selain itu, para peserta juga menyepakati rekomendasi untuk mendorong pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai landasan hukum yang memberikan kepastian pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat beserta wilayah adatnya. Menurut para peserta, perlindungan hutan Papua tidak dapat dipisahkan dari pengakuan terhadap masyarakat adat yang selama berabad-abad menjadi penjaga utama bentang hutan tropis Papua melalui pengetahuan, budaya, dan nilai-nilai spiritual yang diwariskan lintas generasi.
Iman, Sains, dan Masyarakat Adat Dipertemukan
Peluncuran Chapter IRI Papua Barat Daya tidak berhenti pada seremoni. Kegiatan dilanjutkan dengan Science Immersion Fellowship selama tiga hari yang mempertemukan perspektif sains, agama, dan masyarakat adat dalam membaca masa depan hutan Papua.
Pada hari pertama, Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global BMKG Sorong Budi Satrio memaparkan bagaimana perubahan iklim telah meningkatkan suhu udara dan memengaruhi pola cuaca di Papua. Ia menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Dalam sesi berikutnya, Abdon Nababan menegaskan bahwa masyarakat adat merupakan benteng utama perlindungan hutan.
“Perlindungan ekosistem alami yang paling murah dan paling efektif adalah melindungi pelindung hutannya, yaitu masyarakat adat beserta pengetahuan tradisionalnya.”
Sementara itu, Prof. Jatna Supriatna mengingatkan bahwa lebih dari 40 persen kekayaan biodiversitas Indonesia berada di Papua. Menurutnya, pembangunan di Tanah Papua harus berlandaskan prinsip geo-ekologi dan konservasi agar kekayaan hayati tersebut tidak hilang akibat eksploitasi yang tidak terkendali.
Perspektif keagamaan disampaikan Pdt. Ronald R. Tapilatu, yang menekankan bahwa iman, ilmu pengetahuan, dan kearifan masyarakat adat harus berjalan beriringan.
“Pemuka agama seharusnya berdiri di garis depan mendampingi masyarakat adat. Hutan Papua bukan sekadar bentang alam, tetapi ruang hidup, ruang spiritual, dan penyangga iklim dunia. Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan.”
Seluruh rangkaian diskusi tersebut memperkuat keyakinan para peserta bahwa penyelamatan hutan Papua tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis semata. Dibutuhkan gerakan kolektif yang menyatukan kekuatan moral agama, bukti ilmiah, dan pengetahuan masyarakat adat.
Melalui Chapter IRI Papua Barat Daya, kolaborasi itu kini memiliki rumah bersama sebagai ruang tempat berbagai pihak bekerja berdampingan agar hutan Papua tetap lestari, hak masyarakat adat semakin kuat, dan keadilan ekologis menjadi fondasi pembangunan bagi generasi yang akan datang.
