Channel Indonesia– Mahasiswa Doktoral Pemerintahan IPDN Abdullah Rasyid menilai langkah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) sebagai strategi diplomasi yang tepat dan terukur dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Menurutnya, pendekatan “dari dalam” yang diambil pemerintah Indonesia justru membuka ruang pengaruh yang lebih besar dibandingkan berada di luar forum.
Ia menjelaskan, keputusan yang diambil Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak lepas dari dinamika geopolitik global, termasuk komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait rencana perdamaian 21 poin.
Dalam skema tersebut, kata dia, terdapat peluang strategis pada poin-poin yang membuka jalan bagi dialog damai dan kemandirian Palestina, yang dinilai hanya bisa diperjuangkan secara efektif jika Indonesia berada di dalam forum pengambilan keputusan.
“Masuk ke dalam Board of Peace adalah langkah cerdas. Indonesia tidak lagi sekadar menyuarakan dukungan, tetapi ikut membentuk arah kebijakan global. Ini bentuk nyata diplomasi aktif,” ujarnya, 24 Maret 2025.
Keikutsertaan Indonesia bersama negara-negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Yordania, Turki, Pakistan, dan Qatar dinilai memperkuat posisi tawar kolektif dunia Islam dalam mendorong solusi damai yang adil bagi Palestina.
Lebih jauh, Abdullah Rasyid juga mengapresiasi peran aktif Indonesia dalam mendorong keterlibatan Otoritas Palestina di Gaza, termasuk membuka akses bagi aparat keamanan untuk menjaga stabilitas masyarakat sipil.
Ia menilai langkah ini sebagai bentuk konkret dukungan Indonesia yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan tata kelola pascakonflik.
“Stabilitas keamanan menjadi kunci utama. Tanpa itu, rekonstruksi tidak akan berjalan. Indonesia memahami betul bahwa perjuangan Palestina tidak hanya soal diplomasi, tetapi juga pemulihan kehidupan rakyatnya,” tegasnya.
Board of Peace (BoP) sendiri memiliki mandat besar dalam mengoordinasikan rekonstruksi Gaza yang mengalami kerusakan parah akibat konflik.
Dengan tingkat kehancuran infrastruktur yang mencapai sekitar 80 persen, forum ini diharapkan mampu menghimpun dukungan global untuk membangun kembali ratusan ribu rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
Menurut Abdullah Rasyid, keterlibatan Indonesia dalam forum ini juga sejalan dengan tradisi diplomasi internasional yang selama ini dijalankan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerja Sama Islam.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap memegang prinsip bebas aktif, termasuk membuka opsi evaluasi jika keikutsertaan dalam BoP tidak lagi sejalan dengan tujuan utama, yakni kemerdekaan Palestina.
“Yang terpenting, Indonesia kini berada di meja perundingan, bukan hanya di luar sebagai pengamat. Dari posisi itulah peluang untuk memperjuangkan Palestina secara nyata menjadi jauh lebih besar,” tutupnya.
