Channel Indonesia— Di tengah arus informasi yang kian deras, kebutuhan akan pemahaman hukum yang sederhana namun akurat menjadi semakin mendesak. Di ruang inilah, Grace Coresy MS mengambil peran. Lulusan Fakultas Hukum dan Notariat ini aktif mengedukasi publik melalui platform digital, membahas berbagai persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Melalui akun Instgram @putusanverstek dan TikTok @putusanverstek miliknya, Grace menyajikan konten yang mengurai isu-isu hukum secara lugas—mulai dari perlindungan data pribadi, dinamika hukum perseroan, relasi hukum dalam perkawinan lintas negara, hingga persoalan-persoalan praktis yang kerap dihadapi masyarakat. Pendekatannya tidak berhenti pada penjelasan normatif, melainkan juga menyertakan konteks dan solusi yang aplikatif.
Respon publik terhadap pendekatan tersebut terbilang signifikan. Ribuan pengikutnya secara konsisten menantikan pembahasan yang tidak hanya informatif, tetapi juga relevan dengan realitas sosial yang mereka hadapi. Dalam lanskap digital yang kerap dipenuhi simplifikasi berlebihan, kehadiran konten hukum yang presisi menjadi nilai tersendiri.
Saat ini, Grace sedang menempuh studi doktoral, sembari menjalankan perannya sebagai konsultan hukum. Latar belakang akademik dan praktek tersebut membentuk cara pandangnya terhadap hukum—bukan semata sebagai seperangkat norma, melainkan sebagai instrumen yang menentukan arah hidup seseorang.
“Hukum bukan hanya soal benar atau salah, tetapi tentang bagaimana seseorang memahami posisi dan konsekuensi dari setiap tindakannya,” ujarnya dalam sebuah wawancara di Jakarta.
Menurutnya, banyak persoalan hukum bermula bukan dari niat buruk, melainkan dari ketidaktahuan. Dalam praktiknya, ia kerap menjumpai klien yang datang ketika persoalan telah mencapai titik yang sulit diperbaiki.
“Padahal hukum juga berfungsi sebagai sistem pencegahan. Masalahnya, banyak orang baru mencari tahu setelah semuanya terlambat,” tuturnya.
Pengalaman pribadi turut membentuk perspektif tersebut. Ia mengakui pernah mengalami kerugian dalam dunia bisnis, serta berada pada posisi membela pihak yang secara moral tidak selalu berada di sisi yang ‘ideal’. Dari situ, ia melihat bahwa hukum tidak selalu hitam-putih, melainkan berada dalam spektrum yang kompleks, di mana setiap orang tetap berhak atas pembelaan yang layak.
Dalam praktik profesionalnya, Grace juga menyoroti tantangan lain: ekspektasi publik terhadap profesi hukum. Ia menilai, sering kali jasa hukum dipersepsikan secara sempit sebagai hasil akhir, bukan sebagai proses berpikir dan analisis yang mendasarinya. “Yang dijual sebenarnya adalah cara berpikir. Namun, tidak jarang yang dinilai justru ekspektasi yang tidak realistis,” katanya.
Melalui konten edukatifnya, Grace berupaya menjembatani kesenjangan tersebut. Ia mengangkat kasus-kasus yang dekat dengan masyarakat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengurangi substansi hukum yang ada. Tujuannya sederhana: membangun kesadaran bahwa memahami hukum adalah bagian dari perlindungan diri.
Dampak dari pendekatan ini mulai terlihat. Sejumlah pengikutnya mengaku lebih berani mengambil keputusan, termasuk menolak tekanan yang sebelumnya diterima, setelah memahami posisi hukumnya. Bagi Grace, perubahan semacam itu memiliki nilai yang jauh melampaui ukuran materi.
Ke depan, ia berharap literasi hukum tidak berhenti pada tingkat pengetahuan, tetapi berkembang menjadi kesadaran kritis. Masyarakat, menurutnya, perlu memahami hubungan sebab-akibat dari setiap tindakan, serta implikasi hukum yang menyertainya.
“Pada akhirnya, hukum bukan sekadar instrumen negara, tetapi juga alat bagi setiap individu untuk bertahan dan menjaga dirinya,” pungkasnya.
Pembahasan Masalah Sosial dan Hukum Oleh Grace
Hukum yang Abu-Abu, Klarifikasi yang Tak Pernah Usai
Dalam beberapa waktu terakhir, pola yang sama berulang dalam ruang publik: sebuah pernyataan pejabat muncul, memicu tafsir luas, lalu diikuti klarifikasi.
Bukan sekali dua kali, melainkan seperti siklus yang semakin akrab-pernyataan, reaksi, pelurusan – selesai.
Di satu sisi, dinamika ini bisa dibaca sebagai bentuk responsifnya negara terhadap publik. Namun di sisi lain, ia juga menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah norma yang disampaikan memang belum cukup terang, atau cara menyampaikannya yang membuka terlalu banyak ruang tafsir?
Saya melihat fenomena ini bukan sekadar persoalan komunikasi, melainkan refleksi dari cara hukum dan kebijakan diposisikan di ruang publik. “Yang sering terjadi bukan salah atau benar secara langsung, tapi ketidakjelasan batas. Di situ publik mulai menafsirkan sendiri,”.
Ambil contoh pernyataan yang menekankan bahwa suatu tindakan “tidak boleh dilakukan, tetapi harus proporsional.” Secara konsep hukum, proporsionalitas adalah prinsip penting-mengukur tindakan agar tidak berlebihan. Namun tanpa parameter yang jelas, prinsip itu justru membuka ruang abu-abu. “Proporsional menurut siapa? Dalam kondisi apa? ltu yang sering tidak dijelaskan di awal,” –
Hal serupa terlihat dalam beberapa pernyataan pejabat yang kemudian menuai respons publik dan membutuhkan klarifikasi lanjutan. Klarifikasi itu sendiri tidak selalu salah. Bahkan dalam banyak kasus, ia diperlukan untuk meluruskan persepsi.
Namun ketika klarifikasi menjadi pola yang berulang, muncul kesan bahwa batas awal memang tidak cukup tegas.
Dalam teori hukum, kepastian adalah salah satu pilar utama. Asas kepastian hukum menuntut agar norma tidak hanya benar secara substansi, tetapi juga jelas dalam formulasi dan penerapannya. Tanpa itu, hukum berisiko bergeser dari pedoman menjadi tafsir.
Menurut saya tantangan hari ini bukan pada kurangnya aturan, melainkan pada bagaimana aturan itu dikomunikasikan.
“Publik sekarang tidak hanya membaca teks hukum, tapi juga membaca pernyataan pejabat sebagai representasi hukum itu sendiri. Di situlah kehati-hatian menjadi penting,”
Fenomena ini juga terlihat dalam kebijakan administratif, seperti wacana perubahan hari kerja aparatur sipil negara. Secara konsep, kebijakan tersebut bisa saja memiliki dasar yang rasional-efisiensi, keseimbangan kerja, atau peningkatan kualitas hidup. Namun ketika tidak diiringi dengan penjelasan teknis yang memadai, ia membuka pertanyaan baru tentang dampaknya terhadap pelayanan publik.
Di titik ini, yang muncul bukan sekadar pro dan kontra, tetapi juga kebutuhan akan kepastian: bagaimana implementasinya, apa batasannya, dan siapa yang menjamin tidak terjadi penurunan layanan. Memang ruang abu-abu tidak selalu negatif. Dalam hukum, ia kadang diperlukan untuk memberi fleksibilitas.
Namun, ruang tersebut harus tetap memiliki pagar. “Fleksibel itu bukan berarti bebas ditafsirkan tanpa batas. Harus ada parameter yang bisa diuji,”.
Tanpa parameter itu, publik akan mengisi kekosongan dengan asumsi. Dan ketika asumsi bertemu dengan realitas yang berbeda, klarifikasi pun menjadi keniscayaan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang siapa yang keliru. la lebih dekat pada bagaimana negara berbicara dalam bahasa yang cukup tegas untuk dipahami, tetapi cukup hati-hati untuk tidak disalahartikan.
Karena dalam konteks hukum, satu kalimat yang tidak lengkap bisa melahirkan seribu tafsir. Dan di antara tafsir itu, publiklah yang sering kali harus menebak arah yang sebenarnya.
