Channel Indonesia – Pakar terorisme, Noor Huda Ismail, mengatakan aksi ledakan di SMAN 72 Jakarta beberapa waktu lalu berkaitan dengan fenomena radikalisasi di dunia maya. Huda menduga terduga pelaku terpapar ideologi ekstrem dari penyebaran konten dan manifesto teroris yang beredar di media sosial.
“Aksi ini ada kaitannya dengan radikalisasi online, terutama dari penyebaran konten, dari manifesto teroris,” kata Huda, saat dihubungi, Kamis, 13 November 2025.
Menurut Huda, jika manifesto tersebut benar milik pelaku dan berhubungan dengan motivasi politik tertentu, maka tindakan itu bisa dikategorikan sebagai terorisme. “Tapi bisa jadi yang bikin bukan dia (terduga pelaku). Ya, kita tunggu saja investigasinya,” ujar dia.
Huda mengatakan banyaknya konten bermuatan radikalisme di media sosial tidak lepas dari upaya kelompok radikal yang ingin memperluas dukungan dengan menggunakan ruang digital sebagai sarana propaganda paling efektif.
“Kelompok ini selalu ingin mendapatkan dukungan dari luar lingkarannya. Nah, media sosial itu kan murah dan bisa menjangkau secara luas. Dan yang paling penting, kalau mereka lakukan aktivitas secara offline kan mulai ketat pengawasannya,” ucap Huda.
Menurut Huda, penggunaan media sosial oleh kelompok radikal tidaklah aneh. “Jangan pernah berpikir mereka itu orang aneh. Mereka menggunakan media sosial sama persis praktiknya seperti pengusaha atau pebisnis menggunakan media sosial untuk mendapatkan jaringan, mudah dikenal, dan mempermudah akses ke pendukungnya,” ujar pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian ini.
Ia menyebut Jamaah Ansharut Daulah (JAD), kelompok yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), sebagai salah satu jaringan radikal yang paling aktif menyebarkan propaganda di dunia maya. Namun, ia mengingatkan bahwa proses radikalisasi saat ini sudah semakin kompleks.
“Di dunia global, ada istilah ‘Salad of Radicalisation’. Jadi, mereka yang teradikalisasi itu mengambil ideologi dari berbagai macam kalangan. Ada yang dari kelompok Islam radikal, ada yang dari kelompok kiri radikal, dan ada yang dari kelompok nasionalis radikal,” ucap Huda.
Tujuan mereka, kata Huda, adalah membangun dukungan terhadap ideologi kekerasan dan menumbuhkan kebencian terhadap pihak yang dianggap lawan. “Mereka menganggap pemerintah yang tidak sejalan dengan pandangan mereka sebagai tagut, musuh yang sah untuk diserang. Aparat dan kelompok minoritas juga kerap jadi sasaran,” katanya.
Lebih lanjut Huda menganggap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani penyebaran radikalisme di media sosial. “BNPT perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemilik platform seperti Meta, TikTok, dan Instagram. Jadi, kalau ada konten yang mengandung radikalisme bisa langsung diblokir,” ujar dia.
Selain itu, ia melanjutkan, kerja sama dengan lembaga pendidikan juga penting untuk memperkuat literasi digital masyarakat. “Perlu untuk memberikan pemahaman tentang dunia digital yang memang berbeda dengan dunia nyata, seperti bagaimana algoritma bekerja dan efek filter bubble,” ucap Huda.
Sebagai langkah pencegahan di tingkat individu, ia mengingatkan masyarakat untuk kritis terhadap segala informasi di dunia maya. “Apa yang kita lihat di media sosial itu tidak selalu benar dan nyata. Semua menuntut kita untuk memahaminya dalam konteks yang benar. Misalnya, narasi tentang pembelaan umat yang tertindas, kita harus memberikan konteks agar tidak mudah terseret propaganda,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, ledakan terjadi di SMAN 72 Jakarta pada Jumat, 7 November 2025 lalu. Sebanyak 96 orang yang didominasi siswa menjadi korban luka-luka akibat insiden tersebut, termasuk seorang terduga pelaku.
Di lokasi kejadian, ditemukan sejumlah simbol yang diduga terkait paham ekstremis. Sejumlah tulisan pada senjata mainan dan kaos terduga pelaku diduga mencerminkan kekaguman terhadap pelaku serangan teroris bermotif rasisme dan supremasi kulit putih di berbagai negara. Terduga pelaku juga diduga mempelajari cara membuat bom dari tutorial di internet.
